Sistem Pengukur Cairan Pada Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum
Bahan Bakar Minyak (BBM) sebagai sumber energi yang lazim digunakan di Indonesia miliki berbagai macam jenis. Jenis BBM spesifik (JBT) merupakan komoditas yang diberikan subsudi oleh pemerintah, oleh dikarenakan itu, akuntabilitas data penyaluran mesti ditingkatkan.
Digitalisasi nozzle (pencatatan elektronik) adalah cara yang efisien untuk jalankan pengawasan pada JBT. Hal ini dikerjakan supaya penyaluran JBT dan BBM satu harga dijamin ketersediaannya.
Selain itu, hasil penjualan akan terekam secara akurat dan laporannya masuk secara real time. Penggunaan pencatatan elektronik dalam penyediaan dan pendistribusian BBM ini juga udah diatur dalam ketentuan BPH Migas Nomor 06 Tahun 2013 perihal Penggunaan Teknologi Informasi dalam Penyaluran Bahan Bakar Minyak.
Program digitalisasi nozzle ini merupakan hasil kerja mirip Pertamina dan PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk. Telkom gunakan teknologi 3G dan 4G dalam pencatatan elektronik dan memasang sensor pada tangki pendam yang terdapat pada SPBU dan juga pada keran penyaluran BBM berasal dari dispenser hingga ke pipa pengisian dengan alat Fill Rite Flow Meter.
Pencatatan elektronik dikerjakan gunakan aplikasi yang datanya akan langsung dilaporkan ke BPH Migas.
Pertamina menargetkan 5.518 SPBU akan selesai di akhir 2018 pada awal peluncurannya, namum hingga 12 Desember 2019 lalu, baru terealisasi sebanyak 2.539 SPBU dan sebanyak 1.910 SPBU udah bisa jalankan pembayaran digital.
Berdasarkan Info Direktur Pemasaran Ritel Pertamina, Masud Khamid, proyek ini terhalang oleh teknologi kuno yang digunakan oleh SPBU, konstruksi lama dan peralatan mesin kuno yang tidak bisa mengakomodir desain digitalisasi nozzle.
Selain itu, untuk SPBU di daerah-daerah yang Omzetnya juga tidak sangat besar merasa keberatan untuk membeli peralatan baru.
Kendala lainnya adalah bervariasi intergrasi aplikasi tentang pembayaran digital (perangkat EDC berasal dari program LinkAja) yang merepotkan petugas SPBU dalam mengoperasikannya.
Pelaksanaan pencataan elektronik yang udah terjadi bisa menampilkan suasana stok SPBU dan profil penyaluran SPBU per transaksi, tetapi belum bisa mencatat nomor polisi kendaraan.
Sehingga keluaran yang dihasilkan belum bisa dijadikan perangkatan pengawasan dan pengendalian BBM bersubsidi per pengguna kendaraan. Hanya pembayaran gunakan perangkat EDC yang bisa tercatat nomor polisi kendaraan.
BPH Migas mengharapkan sisa obyek bisa langsung terealisasi supaya bisa jalankan pengawasan secara efektif. Melalui digitalisasi nozzle, SPBU mesti dilengkapi bersama dengan identifikasi customer seperti nomor polisi kendaaaran dan kuantitas pembelian.
Apabila pembelian BBM bersubsidi melalui batas harian, maka akan otomatis tercatat di semua SPBU supaya kendaraan tidak bisa dilayani dikarenakan sistem nozzle otomatis terkunci
